uu 35 2009. Hal itu telah diatur di dalam Pasal 4 UU No. uu 35 2009

Pada 6 April 2017, UNODC bekerjasama dengan BNN mengadakan diskusi publik mengenai implementasi Pasal 54 dan Pasal 127 UU No. REPUBLIK. Perubahan atas UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. H. Pemohon Perkara Nomor 44/PUU-XVII/2019 ini adalah Andi alias Aket bin Liu Kim Liong yang menguji Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35/2009. bahwa. 3879, LL SETNEG : 4 HLM. PENGOBATAN DAN REHABILITASI 10. Pasal 132 Ayat (1) UU a quo. Harga UNDANG - UNDANG NARKOTIKA DAN APLIKASINYA UU NO. Konvensi ini menjadi landasan yuridis dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun . 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang (Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan) tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. pdf. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 70) 9Lihat Peraturan Pemerintah No. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 (UU/2009/25) (2009) tentang Pelayanan Publik. VOA —. 35 Tahun 2009 Narkotika MATERI POKOK PERATURAN Abstrak 1. 2008/NO. Keempat, muncul standar ganda dalam penanganan perkara narkotika karena ada sebagian yang diatur di UU 35/2009 dan sebagian lagi diatur dalam KUHP. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 masih berlaku aktif, namun telah mengalami perubahan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2009. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. 000. 31 . 35 Thn. UU No. Demikian pula Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. bahwa untuk. 02. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang. 2009/ No. pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - “UU Narkotika”) “ Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Oleh : Abi Jam'an Kurnia,S. Narkotika, UU Nomor 35 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062, untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut/ditulis “UU 35/2009,” atau “UU Narkotika. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pengetrapan pasal 114 (1) Subs Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. bahwa dengan adanya putusan Mahkamah. 50 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Pasal 35 (1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. melakukan penyidikan bagi tindak p idana . BNN. Pengaturan narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 (UU No. UU No. KETENTUAN PERALIHAN 12. com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan UU Narkotika) diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009. Crime agreements can be applied to children who are in conflict with the law because the offender's child is suspected orPoin kedua UU HPP adalah perubahan dalam UU Pajak Penghasilan (PPh). Desi Dwi Hariyani, S332002005, 2021, PENERAPAN PASAL 112 DAN PASAL 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM UPAYA. PREKURSOR NARKOTIKA 9. 35 Tahun 2009. 3. Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Permufakatan jahat dalam Pasal132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan salah satu elemen penting dalam undang-undang tersebut untuk dapat menjerat pelaku kejahatan narkotika yang terdiri dari dua orang atau lebih atau bahkan terorganisir, namun faktanya penerapan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun. Berkas:UU Nomor 35 Tahun 2009. Undang-undang ini merupakan revisi atas undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. HK. (campuran-gabungan)antara antara mati, pidana pennjara seumur hidup atau pidana penjara. 2009. 2007/NO. 2. 1. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 00 KB. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI 11. ”Menurutnya, itu menunjukkan UU 35/2009 tentang Narkotika sudah mendahului ingar bingar legalisasi ganja untuk medis. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan. Sus. PADANG LAWAS KETUA KOALISI PEMBANGUNGAN KAB. Tesis ini berjudul Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana penjatuhan sanksi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika adalah suatu tindakan yang penting karena disatu sisi penyalahguna narkotika merupakan korban dari tindak pidana narkotika, namun disatu. narkotika menurut UU No. Rabu, 4 Februari 2009. UU 35 Tahun 2009_1658910242. Belum Tersedia. NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32, Pasal 62, Pasal 89 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), Pasal 94, Pasal 100 ayat (2), dan Pasal 101 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Mengingat: 1. yang memiliki per an se ntral dalam rangka . 35. Rehabilitasi medis yakni terkait pengobatan dan pemulihan kesehatan. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika : Pasal 104 Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan. rtf Author: user Created Date: 10/27/2009 11:46:35 AM. Penyalahguna narkoba merupakan orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Hal itu disampaikan Yasonna dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI, di Gedung. Selain divonis 2 tahun, terdakwa. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal MA RI maupun masyarakat. ABSTRAK:. 3. 35/2009), dimana sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, either synthetic or semi-synthetic, which can cause degradation or alteration of consciousness, loss of taste, reduce or eliminate the pain, and can lead to dependence, which is divided into categories as attached in this Law. (Pasal 9, 10) Produksi (Pasal 11, 12) Narkotika Untuk Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. Sus/2017/PN Mdn) View/ Open. Bagikan. Sus/PN. 5076, LL SETNEG : 21 HLM. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. UU Narkotika yang telah disahkan di Indonesia sejak tahun 2009 tersebut dianggap kurang memberikan output yang maksimal. Penulisan ini mencoba untuk. Ketersediaan. JAKARTA, HUMAS MKRI - Sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK). 4751, LL SETNEG : 15 HLM. Sabtu, 09 Maret 2019 - 06:46 WIB. Referensi: Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diakses pada 28 April 2022, pukul 06. 35 tahun 2009; Pasal 114 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 Pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Narkotika pasal 114 ayat (1) undang. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) No. Download : Kepres Objek Vital. Di sisi lain, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pula jerat pidana bagi siapa saja yang dengan sengaja menyembunyikan orang yang. NOMOR 35 TAHUN 2009. “pengguna “ dikenal adanya dua jenis sistem perumusan jenis sanksi pidana (. com Mokh. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika DEKRIS BAB I PENDAHULUAN A. 2009 tentang Narkotika. 45 , TLN NO. UU RI No. Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 penyidikan dapat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri 1 Badan. com ABSTRAK Fredi Wahyu Putra Adhyaksa, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, October 2017, IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PENUNTUTAN PELAKU TINDAK PIDANA. SEJAK berlaku UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), aktivitas penggalian data dan informasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertambah 1 kategori. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. “pengguna “ dikenal adanya dua jenis sistem perumusan jenis sanksi pidana (. Berkas; Riwayat berkas;. Bagi pengedar atau pun pemakai narkoba, sebenarnya sama-sama memiliki konsekuensi hukum pidana. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Gedung Dr. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika (Proses Penanganan Hukum Penyalahguna dan Pengedar Narkotika). UU 35 Tahun 2009. Belum Tersedia. B. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. strafsoort) yaitu sistem perumusan kumulatif-alternatif. Bagaimana jika seorang pengguna narkotika yang tertangkap tangan sedang menggunakan atau akan menggunakan narkotika didakwa tidak dengan pasal Penyalahguna (Pasal 127 UU 35/2009) namun pasal lain yang lebih berat, seperti pasal kepemilikan narkotika (Pasal 111 atau Pasal 112 UU 35/2009)? Apakah Pengadilan. Hal tersebut patut dimasukkan dalam konsep pembaruan hukum pidana. bahwa untuk. Undang-undang (UU) NO. Adhyatma, MPH, Lt. Dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kelima, akan memberikan peluang kepada pelaku kejahatan narkotika untuk leluasa menjalankan aksinya karena peraturan (UU) yang lebih meringankan kepada pelaku tindak pidana. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika karena sering terjadi penyalahgunaan (seperti: Brolamfetamin, Amfetamin, metamfetamin dsb) 2. 2009. ,MH. 114 ayat (2) UU RI No. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Mengingat: 1. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya telah menyatakan bahwaterdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, atau memiliki hasilhutan yang diketahui atau patut. Proses hukum rehabilitasi yang sudah diatur didalam undang undang republik indonesia masih jarang di implementasikan oleh jaksa sebagai penuntut umum untuk. Halaman ini telah diuji baca. MH (KETUA PERADI DPC PADANG LAWAS RAYA) KETUA P2TP2A KAB. Makna dari ‘korban penyalahgunaan narkotika’ yaitu orang yang tanpa sengaja mengkonsumsi narkoba lantaran diperdaya, dibujuk, ditipu, dipaksa, maupun diancam agar memakai narkoba. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. 35 of 2009 due to possession, possession, control or use of narcotics that do not have permission from the authorities and urine drug offenders have been taken to prove their use. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. , M. Selengkapnya. 2. TENTANG DATABASE PERATURAN. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan. TENTANG. Adapun karena. KETENTUAN UMUM 2. LAW ON NARCOTICS. Tentunya termasuk institusi aparat penegak hukumnya,” kata Djamil. com Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: Narkotika Golongan INarkotika Golongan IINarkotika Golongan III Narkotika Golongan I Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian adalah undang-undang yang mengatur tentang aspek-aspek hukum, teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkaitan dengan perkeretaapian di Indonesia. , M. depkes. LAMPUNG_INFO – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan diperlukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk mengoptimalkan penanganan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. A A A. Agar setiap orang mengetahuinya, UU Narkotika ditempatkan dalam Lembaran Negara. Narkotika merupakan zat atau obat yang diambil dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang bisa mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai. Narkotika sebagaimana didefinisikan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan. Para tersangka kasus TPPU ini dikenakan Pasal 137 huruf b UU No. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat. Najih, Ph. NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Kali ini Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex Facti yang sebelumnya menghukum terdakwa dengan pasal Penyalahguna (127 UU 35/2009) yang sebelumnya tidak didakwakan Penuntut Umum, tak hanya itu MA bahkan akhirnya memutus bebas Terdakwa, dengan pertimbangan pasal yang dijatuhkan tidak didakwakan, sementara pasal yang didakwakan tidak terbukti. UU No. H (Sarjana Hukum Universitas Indonesia Program Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi) Definisi dari narkotika dalam Pasal 1 angka 1 UU No. Sus/2018/PN Bjm. Bahasa. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Pasal 114: (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau. Penjatuhan hukuman mati jika ditinjau dari hukum positif Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yang tertuang di dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 39.